Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) seharusnya menjadi ruang paling sakral dalam sistem pembinaan olahraga daerah. Di sinilah atlet-atlet hasil pembinaan bertahun-tahun diuji, diberi kesempatan berkembang, lalu dipersiapkan menuju panggung yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), SEA Games, hingga Olimpiade.
Namun, idealisme itu kini menghadapi ujian serius.Munculnya data mengenai 111 atlet luar daerah yang berlaga pada Porprov NTB, ditambah mencuatnya dugaan praktik mutasi maupun naturalisasi atlet yang dipersoalkan secara administratif menjelang PON, memunculkan pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari: apakah Porprov masih menjadi ajang pembinaan atlet NTB, atau telah berubah menjadi arena transaksi prestasi demi mengejar gengsi peringkat?
Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai hal biasa. Sebab, ketika kemenangan lebih dihargai daripada proses pembinaan, olahraga kehilangan ruhnya.
Prestasi yang lahir dari pembinaan membutuhkan waktu, kesabaran, dan investasi jangka panjang. Sebaliknya, prestasi yang dibeli hanya membutuhkan anggaran dan negosiasi. Yang satu membangun masa depan olahraga daerah, sementara yang lain hanya menghasilkan euforia sesaat.
Ironisnya, uang yang digunakan bukanlah uang pribadi para pengambil kebijakan. Anggaran untuk membiayai kontingen berasal dari APBD uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pembinaan atlet lokal, memperbaiki fasilitas latihan, meningkatkan kualitas pelatih, dan memperluas pembinaan hingga ke desa-desa.
Ketika dana publik justru lebih banyak dihabiskan demi mendatangkan atlet dari luar daerah untuk mengejar medali, maka yang dikorbankan bukan sekadar anggaran, tetapi juga harapan ribuan atlet muda NTB.
Mereka yang sejak kecil berlatih di lapangan sederhana, berlari di lintasan seadanya, atau berlatih di gedung olahraga yang minim fasilitas, akhirnya hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Yang hilang bukan hanya kesempatan bertanding.
Yang hilang adalah keyakinan bahwa kerja keras masih dihargai.
Lebih jauh lagi, praktik mutasi instan maupun dugaan penyalahgunaan administrasi atlet menuju PON membawa risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar kritik publik.
Jika benar terdapat atlet yang tidak memenuhi syarat administrasi tetapi tetap dipaksakan membela daerah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pertandingan, melainkan kredibilitas olahraga NTB di mata nasional.
Prestasi yang diperoleh melalui celah aturan tidak akan pernah menjadi kebanggaan sejati.
Ia hanya akan menjadi angka di papan klasemen yang sewaktu-waktu dapat gugur oleh verifikasi.
Lebih berbahaya lagi, budaya instan semacam ini akan mematikan semangat pembinaan. Atlet-atlet muda akan berpikir bahwa sehebat apa pun mereka berlatih, posisi mereka tetap dapat digantikan oleh atlet “siap pakai” dari luar daerah.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, NTB tidak sedang membangun generasi atlet. NTB sedang membangun budaya ketergantungan.
Padahal, provinsi ini telah berkali-kali membuktikan mampu melahirkan atlet nasional melalui proses pembinaan yang panjang. Potensi itu nyata. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mempercayai hasil pembinaan sendiri, bukan terus mencari jalan pintas.
Karena itu, KONI NTB bersama pemerintah daerah tidak boleh bersikap permisif.
Aturan mutasi atlet harus ditegakkan tanpa kompromi. Rekam jejak pembinaan atlet wajib menjadi syarat utama mengikuti Porprov. Evaluasi keberhasilan daerah juga harus diubah. Sudah saatnya ukuran keberhasilan bukan lagi sekadar jumlah medali, melainkan berapa banyak atlet asli NTB yang berhasil naik kelas hingga berprestasi di PON dan level internasional.
Selain itu, seluruh administrasi atlet yang diproyeksikan menuju PON harus diaudit secara terbuka dan profesional. Transparansi menjadi satu-satunya cara menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi nama baik olahraga NTB dari potensi sengketa dan sanksi.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan medali yang lahir dari manipulasi atau jalan pintas. Yang dibutuhkan adalah sistem pembinaan yang melahirkan juara secara jujur, berkelanjutan, dan membanggakan.
Porprov NTB tidak boleh berubah menjadi pasar bebas bagi atlet-atlet impor yang datang hanya ketika medali dibutuhkan. Ajang ini harus tetap menjadi panggung bagi putra-putri terbaik NTB untuk membuktikan hasil kerja keras mereka sendiri.
Sebab sejarah olahraga tidak pernah mengingat siapa yang membeli kemenangan.
Sejarah hanya mencatat siapa yang membangunnya dengan integritas.
Dan kini, pilihan itu berada di tangan para pemangku kebijakan olahraga NTB, membangun prestasi yang berakar dari pembinaan, atau terus memelihara ilusi kemenangan yang mahal, rapuh, dan pada akhirnya mengkhianati atlet-atlet daerah sendiri.
Komentar